Pedoman Umum Pemantauan Pelayanan Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi

pedoman-umum-monitoring-pelayanan

Pedoman Umum Pemantauan Pelayanan Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi

Dalam rangka meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal diperlukan keterlibatan masyarakat dalam monitoring pelayanan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Pelayanan Publik. Dalam program EMAS, diperkenalkan beberapa alat yang mudah diterapkan dan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Beberapa alat monitoring yang diimpelementasikan tersebut adalah Comunity Score Card (CSC), atau Kartu Penilaian Komunitas (KPK), Citizen Report Card (CRC), atau Kartu Laporan/Kabar dan Laporan dari Warga (KLW), dan Collaborative Monitoring/Participatory Monitoring atau Pemantau Kolaboratif (PM).

KPK merupakan alat monitoring dan evaluasi pelayanan berbasiskan partisipasi masyarakat yang membuka peluang bagi masyarakat untuk menilai pelayanan publik, yang telah banyak diterapkan banyak lembaga non-pemerintah dibeberapa negara, termasuk Indonesia. KPK dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan.

KLW merupakan kombinasi survey partisipatif yang berbentuk umpan balik dari pengguna langsung layanan dengan seni menyampaikan pesan perbaikan pelayanan kepada penyedia layanan. KLW memadukan seni advokasi dan keahlian survai untuk mengetahui gambaran akan sesuatu yang nyata dihadapi warga Pedoman Umum Monitoring Pelayanan Emergensi Maternal dan Neonatal  dalam memenuhi kebutuhan dasar melalui jasa pelayanan yang diberikan pemerintah dan penyelenggara layanan lainnya. Oleh karena itu KLW bukan survey belaka,
melainkan advokasi perbaikan pelayanan yang didasarkan pada fakta-fakta berkaitan dengan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.

Pemantauan Bersama/Kolaborasi (PB) merupakan aktifitas pemantauan secara sistematis yang dilakukan oleh sebuah tim dari unsur pemangku kepentingan yang terkait dan berminat dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir untuk mengunkap informasi yang berkaitan dengan program yang bertujuan mendorong perubahan dan penyesuaian untuk perbaikan pelayanan.

Paradigma baru pelayanan publik menghendaki adanya reformasi pelayanan melalui demokratisasi, dimana kepentingan publik dan dialog menjadi sesuatu yang sangat penting. Peran pemerintah lebih ditekankan kepada melayani, daripada sekedar mengatur dan mengarahkan. Koalisi yang kolaboratif antara penyelenggara pelayanan, pemerintah dan masyarakat adalah pilihan utama untuk mencapai tujuan. Upaya upaya ini dapat diwujudkan melalui monitoring oleh publik; kartu penilaian komunitas, kartu laporan warga maupun dengan pemantauan bersama/kolaboratif.

Dengan diundangkannya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penerapan paradigma baru dalam pelayanan tidak bisa ditawar lagi. Hal ini juga terjadi di sektor kesehatan, dimana pemerintah juga telah mengundangkan UU nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU nomor 39 Tahun 2009, pada konsideran (b) menyatakan bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Sejalan dengan perkembangan pelayanan yang lebih menghargai hak-hak masyarakat sebagai warga negara, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menghendaki adanya partisipasi dan kontrol masyarakat terkait kualitas pelayanan publik.

Pasal 174 UU nomor 39 Tahun 2009 menyebutkan bahwa; (1) Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (2) Peran serta masyarakat tersebut mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif.

Panduang lengkap Pedoman Umum Pemantauan Pelayanan Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi dapat diunduh di sini: 01-pedoman-umum-pemantauan-pelayanan-kegawatdaruratan-ibu-dan-bayi