Rekomendasi

Pada tanggal 22 Desember 2016 yang lalu telah diselenggarakan lokakarya pembahasan hasil capaian program EMAS. Praktik baik dan kendala-kendala yang dihadapi dapat menjadi bahan perencanaan bagi Kementerian Kesehatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pelayanan di fasilitas kesehatan dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir.

Pekerjaan yang masih belum selesai

Bupati/ Walikota menjamin akuntabilitas pelayanan yang berkualitas di semua fasilitas kesehatan publik dan swasta di wilayahnya melalui penerapan tata kelola klinik yang baik, terutama: pemantauan kinerja pelayanan ibu dan bayi baru lahir secara rutin, pelaksanaan kajian near miss dan kematian ibu secara rutin, serta pemantauan case fatality rate (CFR).

Pendekatan pendampingan EMAS, dengan dukungan dari pemangku kepentingan di tiap tingkat pemerintahan, penting untuk dilanjutkan dan dikembangkan demi mencapai peningkatan cakupan intervensi penyelamatan ibu dan bayi baru lahir yang berkualitas

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat meningkatkan kualitas pelayanan emergensi ibu dan bayi baru lahir di semua fasilitas kesehatan publik dan swasta di wilayahnya, termasuk Bidan Praktek Mandiri.

Kabupaten/Kota harus menata kelola suatu jejaring rujukan yang komprehensif dan terpadu, melibatkan fasilitas kesehatan publik dan swasta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi rujukan emergensi ibu dan bayi baru lahir.

Pemerintah provinsi/kabupaten/ kota harus mengalokasikan sumber daya untuk mendukung tersedianya teknologi komunikasi antara fasilitas perujuk dan penerima rujukan untuk mempercepat komunikasi melalui pemantauan real time dalam penataan emergensi ibu dan bayi baru lahir yang efektif dan efisien

Terdapatnya POKJA lintas program dan lintas sektor di tiap kabupaten/ kota merupakan elemen yang esensial untuk memantau dan menjamin akuntabilitas akses dan jaringan pelayanan emergensi ibu dan bayi baru lahir yang berkualitas.

Di tingkat kabupaten/kota, membentuk Forum Masyarakat Madani, yang melibatkan organisasi masyarakat sipil dan organisasi kunci lainnya untuk memantau akuntabilitas pelayanan di fasilitas kesehatan, dinas kesehatan dan pemerintah daerah demi tersedianya jaringan pelayanan ibu dan bayi baru lahir berkualitas secara konsisten.

Penguatan Sistem Informasi Kesehatan di setiap tingkat sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan melakukan pemantauan, kajian pelayanan dan luaran kesehatan ibu dan bayi baru lahir.